Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

1Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.

Accredited by Ministry of Research, Technology & Higher Education of The Republic Indonesia, Decree No. 32a/E/KPT/2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum mulai tahun 2018 akan terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum.

Diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan No. 32a/E/KPT/2017

Penghargaan sebagai Jurnal Hukum terbaik nasional dua kali diraih oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia (UII) yaitu pada tahun 2016 dan 2017, Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. kepada Ketua Pengarah Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ius Quia Iustum yaitu Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum. dalam acara Rapat Koordinasi Mahkamah Konstitusi.

Mulai edisi Januari 2018 penulis di kenakan biaya Rp 1.500.000 per naskah. Pemberitahuan biaya kontribusi penulis akan disampaikan segera setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan/accepted.


Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018


Cover Page

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 September 2018 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim, baik hakim agung maupun hakim konstitusi. Pasca reformasi, pelibatan unsur DPR dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan berbagai problematika, salah satunya pelibatan DPR dalam proses seleksi calon hakim agung dan hakim konstitusi. Dua hal yang diangkat dalam artikel ini, yakni raison d’etre pelibatan unsur DPR dalam pengisian
jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Selain itu, artikel ini menjawab permasalahan pelibatan DPR tersebut dengan asas separation of power dan check and balances.