Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

1Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.

Accredited by Ministry of Research, Technology & Higher Education of The Republic Indonesia, Decree No. 32a/E/KPT/2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum mulai tahun 2018 akan terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum.

Penghargaan sebagai Jurnal Hukum terbaik nasional dua kali diraih oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia (UII) yaitu pada tahun 2016 dan 2017, Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. kepada Ketua Pengarah Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ius Quia Iustum yaitu Dr. Ni’matul Huda, S.H.,M.Hum. dalam acara Rapat Koordinasi Mahkamah Konstitusi.

Mulai edisi Januari 2018 penulis di kenakan biaya Rp 1.500.000 per naskah. Pemberitahuan biaya kontribusi penulis akan disampaikan segera setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan/accepted.


Vol 24, No 3: JULI 2017


Cover Page

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Nomor 3 Juli 2017 hadir kembali dengan mengangkat beberapa isu hukum kontemporer. Artikel pertama berjudul “Model Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, Mongolia”, membahas kewenangan judicial council di empat negara dan KY di Indonesia yang lahir atas kecenderungan yang sama. Analisis perbandingan dalam artikel ini menghasilkan titik persamaan dan perbedaan model kewenangan KY dengan judicial council di empat negara.

Artikel selanjutnya mengulas “Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat” yang menjadi isu kontemporer global. Kebijakan tersebut dianalisis dari perspektif hukum dan HAM internasional serta respon masyarakat AS terhadap imigran muslim di Amerika Serikat.

Artikel berjudul “Tanggungjawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam” mengangkat persoalan pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris dari perspektif hukum Islam.

“Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)” merupakan artikel yang membahas Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut berdampak terhadap keleluasaan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi penggunaan anggaran negara maupun daerah. Pembahasan artikel ini seputar pola pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang menerbitkan diskresi dan upaya pembatasan penerbitan diskresi agar terhindar dari tindak pidana korupi.