Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study examined the implementation of public information disclosure policies carried out by the Office of Communications and Information Technology of Tasikmalaya. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The data were taken through interviews and direct observation at the office and also on social media. This study found that the factors for successful policy implementation; ie Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure Factors are quite well fulfilled, while there are some problems; ie the lack of the number of public information service staff as the implementors of policy and of supporting facilities such as a professional camera. Despite the insufficient number of staff, the implementor able to operate the website as well as social media as a means of disseminating public information. This became one of the keys of the successful implementation of the policy so that Tasikmalaya City Communications Department rewarded as 3rd best social media category in Media Public Relation Award November 2017.
Keywords: Policy Implementation, Public Information, The Government city of
Article Details
References
- Aritonang (2011). “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” Jurnal Komunikasi, Volume 1. (2011) hal. 261
- Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. (2005) Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Edwards, George. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Kamaliah, Khairunnisa (2015). “Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda”. eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3. (2015) hal 10-11
- Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- PPID “Data tentang Badan Publik” https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik (diakses pada Februari 2018)
- Prabowo, Rizki Dwi (2014). “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)” . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 3 (2014) hal 26-29.
- Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju
- Setiaman, Agus, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama (2013). “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada Warga Kota. Bandung”. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume. 1. (Desember, 2013), hal 9-10.
- Thaib, Dahlan. (1998). Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
References
Aritonang (2011). “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” Jurnal Komunikasi, Volume 1. (2011) hal. 261
Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Bungin, Burhan. (2005) Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Edwards, George. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
Kamaliah, Khairunnisa (2015). “Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda”. eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3. (2015) hal 10-11
Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenada Media Group
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
PPID “Data tentang Badan Publik” https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik (diakses pada Februari 2018)
Prabowo, Rizki Dwi (2014). “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)” . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 3 (2014) hal 26-29.
Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju
Setiaman, Agus, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama (2013). “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada Warga Kota. Bandung”. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume. 1. (Desember, 2013), hal 9-10.
Thaib, Dahlan. (1998). Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.