Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
References
- Buku:
- Assegal, Ibrahim S., A Gloomy Picture of the Attempts to Eradicate Corruption: Reflection of the Policies, Laws and Institutions of Corruption Management in Indonesia, 1969-2001, In Richard Holloway, Stealing from the People, 2012.
- Friedman, Lawrence M., A History of American Law, Simon and Schuster, New York, 2013.
- Hage, Jaap, Studies in Legal Logic, Law and Philosophy Library, Springer, Meta-juridica Department, University of Maastricht, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Makalah/Jurnal:
- Agustina, Gemalia, “Pemahaman Strukturasi atas Praktik Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI di Surabaya (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 3, 2010.
- Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Volume 14, No.2, 2015.
- Haq, Hayyan ul, “Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology Under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products Through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia”, Disertasi Ph.D, Utrecht University, The Netherlands, 2011.
- _______, “Strengthening Philosopical and Axiological Legal Framework of the Corporate Sosial Responsbility Regime in Indonesia”, in Tineke Lambooy, et.al., Corporate Sosial Responsbility, Konstitute, Jakarta, 2013.
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani, ”Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen Vol. VI, No. 1, 2017.
- Laksmana, Ganjar, “Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015.
- Niasa, La, “Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology”, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, No. 07, 2016.
- Powell, Mel D., “International Efforts to Combat Corruption” Prociding of 2017 Annual Conference American Society for Public Administration Atlanta, Georgia, Vol.17, No. 21, 2017.
- Rachman A., Abd., “Policy Analysis and Educational Strategy For Anti Corruption In Indonesia and Singapore”, International Journal of Asian Social Science, Vol. 5, No. 11, 2015.
- Rahadian, A. H., “Sistem Integritas Nasional sebagai Kebijakan Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia”, Prosiding Seminar STIAMI, Volume I, No. 02, 2014.
- Shiddiqy, Rizky Aji, “Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.
- Winarno, Muhammad, “Sistem Integritas Nasional”, Pusat Pengembangan Tenaga Pendidik (Pusbangtendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
References
Buku:
Assegal, Ibrahim S., A Gloomy Picture of the Attempts to Eradicate Corruption: Reflection of the Policies, Laws and Institutions of Corruption Management in Indonesia, 1969-2001, In Richard Holloway, Stealing from the People, 2012.
Friedman, Lawrence M., A History of American Law, Simon and Schuster, New York, 2013.
Hage, Jaap, Studies in Legal Logic, Law and Philosophy Library, Springer, Meta-juridica Department, University of Maastricht, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Makalah/Jurnal:
Agustina, Gemalia, “Pemahaman Strukturasi atas Praktik Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI di Surabaya (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 3, 2010.
Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Volume 14, No.2, 2015.
Haq, Hayyan ul, “Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology Under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products Through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia”, Disertasi Ph.D, Utrecht University, The Netherlands, 2011.
_______, “Strengthening Philosopical and Axiological Legal Framework of the Corporate Sosial Responsbility Regime in Indonesia”, in Tineke Lambooy, et.al., Corporate Sosial Responsbility, Konstitute, Jakarta, 2013.
Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani, ”Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen Vol. VI, No. 1, 2017.
Laksmana, Ganjar, “Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015.
Niasa, La, “Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology”, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, No. 07, 2016.
Powell, Mel D., “International Efforts to Combat Corruption” Prociding of 2017 Annual Conference American Society for Public Administration Atlanta, Georgia, Vol.17, No. 21, 2017.
Rachman A., Abd., “Policy Analysis and Educational Strategy For Anti Corruption In Indonesia and Singapore”, International Journal of Asian Social Science, Vol. 5, No. 11, 2015.
Rahadian, A. H., “Sistem Integritas Nasional sebagai Kebijakan Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia”, Prosiding Seminar STIAMI, Volume I, No. 02, 2014.
Shiddiqy, Rizky Aji, “Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.
Winarno, Muhammad, “Sistem Integritas Nasional”, Pusat Pengembangan Tenaga Pendidik (Pusbangtendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 2015.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.