Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The establishment of the State Administrative Court as the last court formed in accordance with the constitutional mandate contained in Article 24 of the 1945 State Constitution, was manifested into Law Number 5 of 1986 on the State Administrative Court. This study examines the significance of the State Administrative Court in North Maluku Province. This research is juridical-normative in nature and is presented in a descriptive-qualitative manner. The results of the study concluded that the existence of the State Administrative Court in the North Maluku region to response to legal disputes brought before the State Administrative Court area is increasing. The presence of the State Administrative Court is a Constitutional order.
Key Words: Establishment; state administrative court; legal disputes
Abstrak
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk sesuai amanah konstitusi tertuang dalam Pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara 1945, di wujudkan menjadi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini mengkaji, bagaimana signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bersifat yuridis – normatif dan disajikan secara dekriptif – kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara untuk menjawab problem sengketa hukum di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara semakin meningkat. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perintah Konstitusi.
Kata- kata Kunci: Pembentukan; peradilan tata usaha negara; sengketa hukum
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abdullah M, Ali, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- HR, Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Triuwulan T, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Surabaya, 2010.
- Murtiningsih Kartini dan Adi Kusyandi, “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara”, JURNAL YUSTITIA, Vol. 7 No. 2 November 2021.
- https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun, diakses tanggal 19 SEPTEMBER 2022, pukul 04.21 WIT.
- https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/23 diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 17.02 Wib.
- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ptun.abn&page=10 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.43 Wib
- https://www.dpmptsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum, dIakses pada 16 Oktober 2022, pukul 16.23 Wib.
- https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/11 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.58 Wib
- https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/49 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 16.27 Wib
- https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 18.27 Wib
- http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25416/BAB%20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y diakses pada 15 oktober o2022, pada pukul 15.54 Wib.
- https://ambon.antaranews.com/berita/28082/legislator-minta-pemerintah-bentuk-ptun-di-malut diakses 19 sep 2022. Pada pukul 03.43 Wib.
- https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun diakses 9 sep 2022 pukul 03. 21 Wib
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
References
Abdullah M, Ali, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
HR, Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983.
Triuwulan T, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Surabaya, 2010.
Murtiningsih Kartini dan Adi Kusyandi, “Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara”, JURNAL YUSTITIA, Vol. 7 No. 2 November 2021.
https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun, diakses tanggal 19 SEPTEMBER 2022, pukul 04.21 WIT.
https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/23 diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 17.02 Wib.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ptun.abn&page=10 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.43 Wib
https://www.dpmptsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum, dIakses pada 16 Oktober 2022, pukul 16.23 Wib.
https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/11 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.58 Wib
https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/49 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 16.27 Wib
https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074 diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 18.27 Wib
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25416/BAB%20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y diakses pada 15 oktober o2022, pada pukul 15.54 Wib.
https://ambon.antaranews.com/berita/28082/legislator-minta-pemerintah-bentuk-ptun-di-malut diakses 19 sep 2022. Pada pukul 03.43 Wib.
https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun diakses 9 sep 2022 pukul 03. 21 Wib
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.